Selamat Datang di
JASA KENOTARIATAN DAN KONSULTASI HUKUM

Anggota Gratis
JASA KENOTARIATAN DAN KONSULTASI HUKUM
JASA KENOTARIATAN DAN KONSULTASI HUKUM
Indonesia

Katalog Produk

PilihKotak Centang dan klikatauatau
menampilkan 1-6 dari 6
Tampilkan di setiap halaman
  • PERIJINAN USAHA WARALABA ( FRANCHISE)

    PERIJINAN USAHA....

    SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA ( STPW)
    Bagi para pengusaha Franchise ( Waralaba) , menurut PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 31/ M-DAG/ PER/ 8/ 2008....

  • PERIJINAN SIUP ( SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN

    PERIJINAN SIUP ( ....

    JASA PENGURUSAN SIUP ( SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN)
    JASA PERIZINAN SIUP ( SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN)
    JASA PENGURUSAN SIUP - SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN ( SIUP)

    ....

  • AKTA NOTARIS

    AKTA NOTARIS

    KTA NOTARIS
    AKTA NOTARIS

    1. Pendirian Perseroan Terbatas / Pendirian Perusahaan
    2. RUPS / Risalah Rapat
    3. Berita Acara Perseroan
    4. Perjanjian - Perjanjian
    5. Legalisasi
    ....

  • JASA PENDAFTARAN MEREK,  CIPTA,  PATEN,  DESAIN INDUSTRI

    JASA PENDAFTARAN....

    PENDAFTARAN MEREK, HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI
    JASA PENGURUSAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL / HAKI HAK MEREK , HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI
    HAK MEREK ( HAK ATAS KEKAYAAN....

  • JASA PERIJINAN PENANAMAN MODAL ASING ( PMA)

    JASA PERIJINAN....

    PENGURUSAN IZIN PMA / BKPM
    PERIZINAN PMA ( PENANAMAN MODAL ASING) / BKPM

    MENGURUS IZIN PMA / BKPM

    PMA ( Penanaman Modal Asing )

    Syarat Pendirian PMA / BKPM :

    1.....

  • JASA NOTARIS

    JASA NOTARIS

    ASA NOTARIS
    JASA AKTA NOTARIS DAN PERIJINAN PERUSAHAAN
    Sarana Ijin Service ( SIS) , merupakan Penyedia jasa layanan untuk Anda yang membutuhkan informasi, dan pelayanan....

PilihKotak Centang dan klikatauatau
menampilkan 1-6 dari 6


Anda mendapat [3] permintaan baru.
Ke Menu Anggota

Depan - Penawaran Dagang - Daftar Produk - Daftar Permintaan - Daftar Kerjasama - Daftar Perusahaan
© 2024 Indotrade.co.id. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang.